Sambil menunggu perwakilan rakyat menemui mereka, para peserta aksi melakukan orasi yang membahas dinamika terbaru terkait kenaikan pajak. Dalam orasi yang berlangsung sekitar 30 menit di depan gedung DPRD Jombang, suasana sempat memanas dengan terjadi saling dorong ketika para mahasiswa berupaya menerobos barisan kepolisian. Ketua DPRD Jombang, Hadi Admaji, kemudian turun tangan untuk menenangkan peserta aksi, memberikan kesempatan kepada mereka untuk masuk ke dalam gedung DPRD dengan syarat menjaga ketertiban dan tidak merusak fasilitas.
Tuntutan utama dalam aksi tersebut terdiri dari tiga poin:
1. Menolak kenaikan PPN 12%.
2. Meminta pemerintah untuk membatalkan kenaikan PPN melalui PERPU.
3. Mendesak DPRD Jombang untuk segera mengambil sikap.
Asrorudin, Ketua PC PMII Jombang, menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN sebesar 12 persen akan berdampak langsung pada masyarakat kecil, menciptakan efek domino yang berpengaruh pada berbagai kalangan. Ia menegaskan, "Meskipun undang-undang ini sudah berlaku, kami tetap menolak PPN 12 persen. Kami meminta DPRD Jombang untuk menyuarakan penolakan ini kepada pemerintah pusat, karena kenaikan ini akan merugikan masyarakat kecil. "
Sementara itu, Hadi Atmaja, Ketua DPRD Jombang, menyatakan bahwa mereka menerima aspirasi mahasiswa dan akan membawa masalah ini ke Jakarta pada 3 Januari 2025 untuk disampaikan kepada DPR Pusat. Ia juga menambahkan bahwa kenaikan PPN sebaiknya ditunda, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum pulih pasca-COVID-19. "Jika dibebani dengan kenaikan PPN, dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat," tuturnya. (Zafin)
0 Komentar